DPMPTSP Babel Fasilitasi Enam Kemitraan Usaha Besar dan UMKM di Pulau Belitung

TANJUNGPANDAN – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memfasilitasi penandatanganan enam kesepakatan kemitraan antara pelaku usaha besar dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Pulau Belitung. Kesepakatan tersebut terdiri atas dua kemitraan di Kabupaten Belitung dan empat kemitraan di Kabupaten Belitung Timur sebagai upaya memperkuat keterlibatan UMKM dalam ekosistem investasi daerah.

Penandatanganan tersebut menjadi agenda utama dalam kegiatan Forum Pemberdayaan Usaha Daerah (FPUD) di Pulau Belitung Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan di Ruang Rapat Pemerintah Kabupaten Belitung, Tanjungpandan, baru-baru ini.

Kegiatan dibuka oleh Kepala DPMPTSP Babel, Hardian, yang diwakili oleh Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya, Akhmad Karnolus. Forum kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan enam kesepakatan kemitraan sebagai bentuk komitmen pelaku usaha besar dan UMKM dalam membangun kerja sama yang saling menguntungkan.

Dalam forum tersebut, peserta juga memperoleh pemaparan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI melalui Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya, Nanang Eko Indarto, yang disampaikan secara daring melalui Zoom Meeting. Materi yang disampaikan membahas kebijakan dan pelaksanaan pemberdayaan usaha melalui kemitraan di bidang penanaman modal.

Selain itu, Kepala DPMPTSP dan Perindustrian Kabupaten Belitung, Septi Anggraheni, serta Akhmad Karnolus dari DPMPTSP Babel turut menyampaikan materi terkait peran pemerintah daerah dalam mendorong dan memfasilitasi kemitraan usaha yang produktif dan berkelanjutan.

Kepala DPMPTSP Babel, Hardian, dalam sambutannya menegaskan bahwa kemitraan antara usaha besar dan UMKM merupakan salah satu strategi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan investasi sekaligus membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi dan rantai pasok industri.

Menurutnya, penguatan kapasitas UMKM juga perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama melalui peningkatan kualitas produk, penguatan branding, inovasi, perluasan akses pasar, serta pemanfaatan teknologi digital. Dengan demikian, UMKM daerah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan industri dan meningkatkan daya saing di pasar yang lebih luas.

Melalui FPUD, pemerintah daerah berupaya mempertemukan UMKM potensial dengan perusahaan besar, mengidentifikasi peluang kerja sama, serta menginventarisasi berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam membangun kemitraan bisnis.

Penandatanganan enam kesepakatan tersebut diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperluas peluang usaha, meningkatkan kapasitas UMKM, serta memperkuat kontribusi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap perekonomian daerah.

DPMPTSP Babel berharap FPUD dapat menjadi wadah komunikasi dan koordinasi berkelanjutan antara pemerintah, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan dalam membangun iklim investasi yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

 

Penulis: 
AP
Sumber: 
dpmptsp